安裝中文字典英文字典辭典工具!
安裝中文字典英文字典辭典工具!
|
- UU No. 31 Tahun 1999 - JDIH BPK RI
Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 - Pusat Data Hukumonline
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Status: Login atau Berlangganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditetapkan: 15 Agustus 1999 Berlaku: 15 Agustus 1999
- UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN . . .
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Home UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- UU311999 - KPK
Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan
- UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI MPR 1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK . . .
Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138 Penjelasan
|
|
|